Perang bukan lagi tentang siapa yang paling kuat, namun kini ia hadir dalam bentuk lonjakan harga energi yang berdampak juga pada kenaikan harga bensin, listrik dan bahan pokok. Itulah yang kini dirasakan jutaan warga Indonesia, ketika konflik bersenjata di ujung lain dunia mengubah peta energi global secara drastis dan tiba-tiba.
Pada akhir Februari 2026, serangan militer gabungan AS-Israel ke fasilitas strategis Iran memicu penutupan Selat Hormuz yang setiap harinya mengalirkan sekitar 20 persen pasokan minyak dunia. Harga minyak Brent yang sebelumnya bertengger di kisaran 65 dolar AS per barel pun melesat hingga menembus 100–119 dolar AS per barel dalam hitungan minggu. Bagi Indonesia sebagai negara net importir minyak, lebih dari 50 persen kebutuhan minyak nasional harus dipenuhi dari impor. Sementara itu, APBN 2026 disusun hanya dengan asumsi harga 70 dolar per barel. Artinya, setiap kenaikan di atas asumsi itu akan langsung memperburuk defisit.
Forum Ruang Gagasan edisi April mencoba memetakan kerentanan itu sekaligus mencari jalan keluarnya. Diskusi ini bergerak dari krisis jangka pendek hingga visi jangka panjang: dari gejolak harga minyak hingga potensi energi terbarukan yang selama ini tersimpan diam-diam di bawah tanah dan langit Indonesia.
Yang kerap luput dari perhatian publik adalah minyak bukan hanya bahan bakar kendaraan, tetapi juga input utama plastik, pupuk, dan industri petrokimia. Kenaikan harganya berarti inflasi yang merayap di hampir seluruh rantai produksi. Dan yang paling merasakan tekanannya adalah kelas menengah, mereka terlalu "kaya" untuk menerima subsidi BBM, namun terlalu rentan untuk menanggung kenaikan harga tanpa penyangga.
Di balik kerentanan itu tersimpan ironi yang besar. Indonesia sesungguhnya adalah negara yang kaya energi terbarukan. Berdasarkan data Kementerian ESDM, potensi energi terbarukan Indonesia mencapai sekitar 3.667 gigawatt, namun baru dimanfaatkan sekitar 0,4 persennya. Energi surya menjadi opsi yang paling realistis dikembangkan saat ini. Harga panel yang terus turun, insentif dari PLN, dan paparan matahari sepanjang tahun menjadi keunggulan yang sulit diabaikan. Bottleneck terbesar bukan teknologinya, melainkan kecepatan pembangunan jaringan transmisi (grid) yang masih jauh dari memadai.
Jika hambatan teknis bisa dipecahkan secara teknis, ada satu tantangan yang lebih rumit: bagaimana masyarakat merasa memiliki dalam proses transisi ini. Masyarakat di akar rumput tidak merasakan efek langsung (subsidi energi), sehingga urgensi beralih ke EBT tidak terasa nyata bagi mereka. Sementara industri dengan tarif listrik non-subsidi sudah merasakan tekanannya setiap hari. China menjadi kasus yang patut dipelajari, mereka tidak menjadikan "energi bersih" sebagai tujuan akhir, tetapi mereka menjadikan kepemimpinan industri panel surya sebagai tujuan. Hasilnya, mereka kini mendominasi rantai produksi global sekaligus menjadi yang terdepan dalam transisi energi bersih.
Hambatan lain datang dari inkonsistensi kebijakan. Pengemudi ojek online yang sudah berinvestasi pada kendaraan listrik karena insentif pemerintah, tiba-tiba berhadapan dengan kebijakan yang berubah di tengah jalan. Target bauran EBT sebesar 23 persen yang seharusnya tercapai pada 2025 pun diundur ke 2030. Sebuah kemunduran yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kendala teknis, melainkan juga cerminan dari tumpang tindih kepentingan di ranah pembuat kebijakan. Konflik kepentingan inilah yang sesungguhnya menjadi hambatan paling pelik dalam ranah pembuat kebijakan.
Forum tidak berakhir dengan pesimisme. Ada kesepakatan bahwa momentum krisis energi saat ini justru harus dijadikan katalis bagi percepatan transformasi menuju energi bersih, termasuk dalam transportasi publik yang menyentuh kehidupan jutaan orang setiap harinya. Ketergantungan Indonesia pada energi fosil bukan nasib, melainkan pilihan kebijakan yang masih bisa diubah.
Ditulis oleh Raditya Akhdan Nirwasita - Intern at CORE Indonesia (Mahasiswa Universitas Indonesia)
